Permintaan Pemasangan Iklan/Sponsor



* Wajib diisi

Kamus Keuangan Daerah
Artikel Pilihan



* Wajib diisi

Kamus Keuangan Daerah
Feedback



* Wajib diisi

Kamus Keuangan Daerah
Informasi


Deskripsi:
Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu bidang ilmu yang perkembangannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini karena didorong oleh tuntutan akuntabilitas pada organisasi-organisasi sektor publik terkait penggunaan dana.

Harga:
Rp 59.900,-

Untuk mendapatkan buku ini, silakan kunjungi toko buku terdekat atau hubungi:

Medina Consulting
021-29441250
info@medina.co.id


Deskripsi:
Akrual Itu Mudah

Harga:
Rp. 125.000,-

Untuk mendapatkan buku ini, silakan kunjungi toko buku terdekat atau hubungi:

Medina Consulting
021-29441250
BB: 28BB16A6
info@medina.co.id
Deskripsi:
Buku ini banyak berbicara tentang urusan bisnis. Namun kaya akan pengajaran luhur tentang kebersatuan, keberjamaahan dan juga tentang merasakan sensasi dari keyakinan. FEEL it!

Harga:
Rp. 69.000,-

Untuk mendapatkan buku ini, Anda bisa membeli melalui agen Buku Yusuf Mansur terdekat di kota Anda atau Anda dapat mendaftarkan diri Anda sebagai agen Buku Yusuf Mansur. Info selengkapnya Anda dapat menghubungi:

ITA
021-2944 1250
BB: 28BB16A6
Deskripsi:
Kamus Keuangan Daerah

Harga:
Rp. 80.000,-

Untuk mendapatkan buku ini, silakan kunjungi toko buku terdekat atau hubungi:

Medina Consulting
021-29441250
BB: 28BB16A6
info@medina.co.id



Kamus Keuangan Daerah
Info Untuk Anda
Pariwara
  • Untuk pemasangan iklan, hubungi ADMIN.
Statistik
Pengunjung
Media Sosial

Kata Terkini
Referensi
Forum KKD
Permainan
  • Mulai
    Hapus Skor
    Sorry, your browser needs to support canvas for this game.

Page Rank
Meta
Halaman Utama

Dari Kamus Keuangan Daerah

Selamat datang di
Kamus Keuangan Daerah
Kamus Referensi Keuangan Daerah


Dinamika pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan. Dibutuhkan pengembangan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat baik pusat maupun daerah, termasuk juga para pemangku kepentingan yang lain. Salah satu penunjang pengembangan kapasitas tersebut adalah keberadaan rujukan atau referensi yang handal dan mudah diakses. Kamuskeuangandaerah.com adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.


Kamus keuangan daerah yang merupakan konten utama situs ini disusun dengan rujukan utama berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Untuk lebih memperkaya definisi setiap kata dan istilah terkait keuangan daerah, kamus ini ke depannya akan dilengkapi dengan rujukan dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya.


Harapan kami, keberadaan situs ini akan membantu kita semua dalam memahami istilah-istilah dan hal lain terkait keuangan daerah yang diperoleh dengan cepat, dimanapun berada, dan komprehensif tanpa harus banyak mencari dan membuka banyak buku atau banyak berselancar ke beberapa situs. Beberapa konten spesial yang juga layak dicoba adalah profil keuangan daerah, artikel pilihan, permainan dan beberapa fitur lainnya.


Selamat menjelajah!.


Profil Keuangan Daerah

DJKD KEMENDAGRI : “SANG PENGAWAL KEUANGAN DAERAH”

Struktur Organisasi DJKD
Sampai dengan tahun 2013 telah terdata kurang lebih ada sekitar 550 pemda yang ada di Republik Indonesia. Semua memiliki APBD yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta harus dievaluasi secara berkesinambungan agar tujuan keberadaan pemda dapat tercapai dengan optimal. Timbul pertanyaan siapa pihak yang paling berperan dalam mengawal sejumlah pemda tersebut dalam mengelola APBD yang realisasinya identik dengan keuangan daerah. Tentunya sudah terbayang tidak mudah bagi pihak tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Secara kelembagaan Negara, karena ini terkait keuangan mungkin dengan kita menunjuk Kementerian Keuangan. Namun ternyata tidak, karena Kementerian Dalam Negeri-lah yang ternyata dibebani tugas dan fungsinya. Menelusuri sejarahnya sebenarnya Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kompetensi dalam fungsi keuangan terutama jika diposisikan sebagai Pembina intansi-intansi yang dibawahnya. Oleh karena dibentuk unit kerja khusus yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik di pemda-pemda yang bernama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang saat ini dikenal dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.
>> Selengkapnya <<

Artikel Pilihan

Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
(Kompilasi Pointers dari Rakernas Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013)
Oleh: Bramana Purwasetya, S.Sos., M.Ak

Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 yang lalu, Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 yang diadakan di Gedung Dhanapala, Jakarta. Rapat kerja yang dihadiri hampir seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini dibuka Wakil Presiden Boediono pada pukul 09.15 WIB. Rakernas yang melibatkan 790 peserta ini dilaksanakan dengan tiga sesi diskusi, dengan pembicara berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian pada akhir acara, Wakil Presiden Boediono juga memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah provinsi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pemahaman lebih lengkap akan dikupas dalam artikel ini.
>> Selengkapnya <<