Permintaan Pemasangan Iklan/Sponsor



* Wajib diisi

Kamus Keuangan Daerah
Artikel Pilihan



* Wajib diisi

Kamus Keuangan Daerah
Feedback



* Wajib diisi

Kamus Keuangan Daerah
Informasi


Deskripsi:
Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu bidang ilmu yang perkembangannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini karena didorong oleh tuntutan akuntabilitas pada organisasi-organisasi sektor publik terkait penggunaan dana.

Harga:
Rp 59.900,-

Untuk mendapatkan buku ini, silakan kunjungi toko buku terdekat atau hubungi:

Medina Consulting
021-29441250
info@medina.co.id


Deskripsi:
Akrual Itu Mudah

Harga:
Rp. 125.000,-

Untuk mendapatkan buku ini, silakan kunjungi toko buku terdekat atau hubungi:

Medina Consulting
021-29441250
BB: 28BB16A6
info@medina.co.id
Deskripsi:
Buku ini banyak berbicara tentang urusan bisnis. Namun kaya akan pengajaran luhur tentang kebersatuan, keberjamaahan dan juga tentang merasakan sensasi dari keyakinan. FEEL it!

Harga:
Rp. 69.000,-

Untuk mendapatkan buku ini, Anda bisa membeli melalui agen Buku Yusuf Mansur terdekat di kota Anda atau Anda dapat mendaftarkan diri Anda sebagai agen Buku Yusuf Mansur. Info selengkapnya Anda dapat menghubungi:

ITA
021-2944 1250
BB: 28BB16A6
Deskripsi:
Kamus Keuangan Daerah

Harga:
Rp. 80.000,-

Untuk mendapatkan buku ini, silakan kunjungi toko buku terdekat atau hubungi:

Medina Consulting
021-29441250
BB: 28BB16A6
info@medina.co.id



Kamus Keuangan Daerah
Info Untuk Anda
Pariwara
  • Untuk pemasangan iklan, hubungi ADMIN.
Statistik
Pengunjung
Media Sosial

Referensi
Forum KKD
Permainan
  • Mulai
    Hapus Skor
    Sorry, your browser needs to support canvas for this game.

Page Rank
Meta
Profil:DJKD KEMENDAGRI : “SANG PENGAWAL KEUANGAN DAERAH”

Dari Kamus Keuangan Daerah

Sampai dengan tahun 2013 telah terdata kurang lebih ada sekitar 550 pemda yang ada di Republik Indonesia. Semua memiliki APBD yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta harus dievaluasi secara berkesinambungan agar tujuan keberadaan pemda dapat tercapai dengan optimal. Timbul pertanyaan siapa pihak yang paling berperan dalam mengawal sejumlah pemda tersebut dalam mengelola APBD yang realisasinya identik dengan keuangan daerah. Tentunya sudah terbayang tidak mudah bagi pihak tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Secara kelembagaan Negara, karena ini terkait keuangan mungkin dengan kita menunjuk Kementerian Keuangan. Namun ternyata tidak, karena Kementerian Dalam Negeri-lah yang ternyata dibebani tugas dan fungsinya. Menelusuri sejarahnya sebenarnya Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kompetensi dalam fungsi keuangan terutama jika diposisikan sebagai Pembina intansi-intansi yang dibawahnya. Oleh karena dibentuk unit kerja khusus yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik di pemda-pemda yang bernama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang saat ini dikenal dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Ditjen BAKD) di bentuk sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2003 Pasal 2 huruf h, maka dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah maka bertambah 1 unit organisasi direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Ditjen BAKD adalah direktorat jenderal termuda yang merupakan pemekaran dari Direktorat Keuangan Daerah dibawah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pembentukan Ditjen BAKD sangat sejalan dengan derasnya tuntutan perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dasar-dasar yang melatarbelakangi perubahan adalah :
  1. Pertama, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah seiring otonomi-desentralisasi,
  2. Kedua, semangat reinventing government, dan good governance sebagai implikasi globalisasi, dan
  3. Ketiga, realitas regulasi dan instrument keuangan daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat, dimana anggaran masih menjadi dokumen tertutup, dan peran DPRD masih terbatas.
Dalam rangka melaksanakan tupoksinya, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) yang lahir tanggal 12 Mei 2004 telah dihadapkan pada tugas-tugas di bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang cukup berat. Memasuki tahun 2005, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) dihadapkan pada tugas antara lain penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah maupun peraturan dibawahnya sesuai amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, paket UU Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara) serta UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan pertimbangan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang antara lain merubah nomenklatur serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, serta sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika yang berkembang di pusat dan daerah selama kurun waktu lima (5) tahun kedepan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah disusun dengan menggunakan nomenklatur baru, yaitu : 'Direktorat Jenderal Keuangan Daerah'.

Perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) bertujuan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja, yang diarahkan pada semakin meningkatnya belanja untuk kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur, dan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, yang transparan, dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menentukan perencanaan fundamentalnya sebagai berikut :
Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah : "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014 yang partisifatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"


Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :
  • 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyusunan Anggaran Daerah.
  • 2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  • 3. Mendorong Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah, Pengelolaan Investasi dan Kekayaan Daerah.
  • 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Dana Perimbangan.
  • 5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah adalah :
  • 1. Memfasilitasi penyusunan anggaran daerah;
  • 2. Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
  • 3. Pengelolaan pendapatan asli daerah dan investasi daerah;
  • 4. Membantu penyiapan pertimbangan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan dalam penyusunan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Guna mewujudkan hal tersebut, DJKD menetapkan Renstra 2010-2014, sebagai berikut:
Tujuan : "Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"

Sasaran :
  • 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
  • 2.Mendorong agar daerah kompepetif dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi daerah dan kemudahan iklim investasi.
Arah Kebijakan :
  • 1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
  • 2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
  • 3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
  • 4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta  standardisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
  • 5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi,  keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.
Strategi :
  • 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
  • 2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
  • 3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah terdiri dari sekretariat direktorat jenderal dan 4 (empat) direktorat yang detalinya dapat dilihat sebagai berikut :
Struktur Organisasi DJKD

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah juga memiliki website tersendiri walaupun masih dalam satu link dengan website Kementerian Dalam Negeri. Didalam website tersebut tersedia beraneka ragam informasi pada menu utama seperti : profil DJKD; berita-berita terkait keuangan daerah; artikel; produk hukum; database seperti data APBD, BUMD, PDRD, dll; galeri dokumentasi kegiatan DJKD; Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); daftar pustaka koleksi buku dan literature lain yang ada di perpustakaan DJKD; serta Buletin elektronik yang diterbitkan DJKD bernama Media Keuangan Daerah. Pada halaman muka website juga dapat ditemui data postur APBD seluruh pemda dari tahun 2010 sampai dengan 2012, data laporan perkembangan transparansi pengelolaan keuangan seluruh pemda, serta publikasi belanja langsung SKPD di papan pengumuman kecamatan.
Selain menu-menu utama tersebut. Website DJKD juga memiliki menu-menu sekunder yang berisi data dan informasi tentang : pengadaan barang dan jasa di DJKD; Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah; Daftar Situs Pemerintah Daerah; Daftar Situs Kementerian dan Lembaga; serta menu kontak DJKD.
Website DJKD

Tantangan terkini bagi DJKD kedepan adalah pelaksanaan PBB di Pemda dan penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010, demikian juga perlunya pemantapan penerapan pengelolaan keuangan di BLUD dan BUMD.