Kamus Keuangan Daerah

Selamat datang di
Kamus Keuangan Daerah
Kamus Referensi Keuangan Daerah

Dinamika pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan. Dibutuhkan pengembangan kapasitas bagi semua pihak yang terlibat baik pusat maupun daerah, termasuk juga para pemangku kepentingan yang lain. Salah satu penunjang pengembangan kapasitas tersebut adalah keberadaan rujukan atau referensi yang handal dan mudah diakses. Kamuskeuangandaerah.com adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kamus keuangan daerah yang merupakan konten utama situs ini disusun dengan rujukan utama berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Untuk lebih memperkaya definisi setiap kata dan istilah terkait keuangan daerah, kamus ini ke depannya akan dilengkapi dengan rujukan dari berbagai literatur seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya.

Harapan kami, keberadaan situs ini akan membantu kita semua dalam memahami istilah-istilah dan hal lain terkait keuangan daerah yang diperoleh dengan cepat, dimanapun berada, dan komprehensif tanpa harus banyak mencari dan membuka banyak buku atau banyak berselancar ke beberapa situs. Beberapa konten spesial yang juga layak dicoba adalah profil keuangan daerah, artikel pilihan, permainan dan beberapa fitur lainnya.

Selamat menjelajah!.

Profil Keuangan Daerah

DJKD KEMENDAGRI : “SANG PENGAWAL KEUANGAN DAERAH”

Sampai dengan tahun 2013 telah terdata kurang lebih ada sekitar 550 pemda yang ada di Republik Indonesia. Semua memiliki APBD yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta harus dievaluasi secara berkesinambungan agar tujuan keberadaan pemda dapat tercapai dengan optimal. Timbul pertanyaan siapa pihak yang paling berperan dalam mengawal sejumlah pemda tersebut dalam mengelola APBD yang realisasinya identik dengan keuangan daerah. Tentunya sudah terbayang tidak mudah bagi pihak tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Secara kelembagaan Negara, karena ini terkait keuangan mungkin dengan kita menunjuk Kementerian Keuangan. Namun ternyata tidak, karena Kementerian Dalam Negeri-lah yang ternyata dibebani tugas dan fungsinya. Menelusuri sejarahnya sebenarnya Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kompetensi dalam fungsi keuangan terutama jika diposisikan sebagai Pembina intansi-intansi yang dibawahnya. Oleh karena dibentuk unit kerja khusus yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik di pemda-pemda yang bernama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah yang saat ini dikenal dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

>> Selengkapnya <<

Artikel Pilihan

Anggaran Berbasis Kinerja

Oleh: Vinny Oksa Verlin, S.E.

Tuntutan akan perbaikan tatanan keuangan yang lebih efektif dan efisien, membuat anggaran saat ini menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabakan. Jika dahulu para aparat pemerintah menyusun anggaran hanya dengan me-list item-item kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam unitnya masing-masing atau yang dikenal dengan istilah anggaran tradisional, kini anggaran tersebut haruslah disusun dengan menghubungkannya dengan kinerja/hasil yang ingin dicapai. Pendekatan penganggaran yang baru inilah yang kita kenal dengan istilah anggaran berbasis kinerja. Namun seiring dengan pelaksanaannya, di Indonesia, ternyata “ruh utama” dari sebuah anggaran yang berbasis pada kinerja tersebut tidaklah tercermin dalam penganggaran selama ini. Nah, “ruh utama” anggaran berbasis kinerja seperti apa yang dimaksud?

Nama:
Perusahaan/Instansi:
E-mail:
Perihal:	Pemasangan Iklan/Sponsor
Keterangan:
	* Wajib diisi

Nama:
E-mail:
Instansi:
Alamat Instansi:
No. Telpon:
	* Wajib diisi

Nama:
E-mail:
Perihal:
Pesan:
	* Wajib diisi

Info Untuk Anda

Pariwara

Tautan

Statistik

Pengunjung

Media Sosial

Kata Hari Ini

Kata Terkini

Permainan

Page Rank

Meta

Halaman Utama

Dari Kamus Keuangan Daerah

Profil Keuangan Daerah

Artikel Pilihan